fatihnews.id LAHAT Sumatra Selatan – Tensi politik di Kabupaten Lahat mendadak tinggi menyusul pernyataan kontroversial yang dilontarkan oknum Anggota DPRD Lahat, HK, dalam reses tahap II Dapil VI, Jumat (10/4). Dalam forum resmi tersebut, HK menggunakan istilah “Bupati Paok” (Bupati Kolam) yang ditujukan kepada Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Ucapan ini sontak memicu reaksi keras karena dinilai merendahkan martabat kepala daerah dan program pembangunan.
Respons Tegas Bupati: “Ini Hasil Kajian, Bukan Lelucon”
Menanggapi sindiran tersebut, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyatakan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa pengembangan Tebat (kolam ikan) bukanlah proyek serampangan, melainkan solusi berbasis data untuk mengatasi ketergantungan pangan di Lahat.
“Saya tidak tahu apa motif di balik sebutan itu. Namun yang harus dicatat, program tebat ini bukan bahan olok-olok. Ini adalah langkah serius berbasis kajian untuk menjawab kebutuhan rakyat,” tegas Bursah, Sabtu (11/4).
Bursah menyoroti ironi yang terjadi selama ini: Lahat memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih harus mendatangkan pasokan ikan dari luar daerah, seperti Lubuklinggau. Melalui program tebat, Pemkab Lahat berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan melestarikan kearifan lokal.
”Kritik itu menyehatkan jika konstruktif. Tapi jangan sampai narasi politik justru merendahkan program yang jelas-jelas dirancang untuk kesejahteraan masyarakat bawah,” tambahnya.
Wabup Widia Ningsih: Sejalan dengan Program Strategis Nasional
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, memberikan pembelaan berbasis regulasi. Ia meluruskan bahwa fokus pada sektor perikanan bukan sekadar kebijakan lokal yang sempit, melainkan implementasi dari visi besar nasional.
“Pengembangan pangan hewani, termasuk perikanan darat, masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” jelas Widia.
Harapan Publik: Kerja Nyata, Bukan Retorika
Polemik ini memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Publik berharap para pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, dapat menjaga etika komunikasi di ruang publik.
Ketimbang terjebak dalam diksi yang memicu sentimen personal, momentum ini seharusnya menjadi ajang bagi elit politik untuk beradu data mengenai efektivitas program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Lahat sendiri tetap optimis bahwa program tebat akan menjadi tulang punggung ekonomi baru bagi Bumi Seganti Setungguan, selama tidak terus dihambat oleh gangguan politik yang kontraprodukti.
- Pewarta : Bk Tim
